MULTILATERAL: 31 Negara Hadiri Forum Demokrasi di Bali

DENPASAR (Lampost/Ant): Sebanyak 31 negara menghadiri Bali Democracy Forum di Nusa Dua, Bali, selama dua hari mulai Rabu (10-12). Forum tersebut diselenggarakan untuk mendorong perkembangan demokrasi di Asia dan kawasan masing-masing.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan kemarin tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, dengan pesawat khusus Boeing 737-500. Pagi ini, sekitar pukul 08.00 WITA, Presiden SBY dijadwalkan bertemu dengan PM Australia Kevin Rudd di ruang Klungkung I Hotel Grand Hyaat, Nusa Dua.

Seusai konferensi pers bersama, Presiden SBY sekitar pukul 09.45 WITA akan menyambut para kepala negara/pemerintahan peserta Forum Demokrasi Bali, yaitu PM Kevin Rudd, Sultan Brunei Haji Hassanal Bolkiah, dan PM Timor Leste Xanana Gusmao.

Sebanyak 31 negara dipastikan hadir dalam Forum Demokrasi Bali, yaitu suatu forum kerja sama pengembangan demokrasi dan politik di kawasan Asia. Forum dialog di Bali tersebut ditujukan mendorong negara-negara di Asia untuk mengembangkan demokrasi di kawasan masing-masing.

Seluruh negara ASEAN dijadwalkan mengirimkan delegasinya ke forum tersebut, termasuk Myanmar yang sedang menghadapi masalah demokrasi. Negara-negara lain seperti China, Jepang, dan India juga ikut hadir.

Negara luar kawasan juga diundang sebagai peninjau, yaitu Italia, Inggris, Swiss, Austria, Belanda, Swedia, Norwegia, Tunisia, Amerika Serikat, dan Kanada.

Forum Demokrasi Bali tersebut merupakan insiatif Indonesia untuk mempromosikan demokrasi di kawasan dan juga secara internasional.

Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Deplu, Andi Hadi, mengatakan 31 delegasi dari negara-negara yang hadir akan membahas dan saling bertukar pendapat maupun pengalaman mengenai perkembangan demokrasi di negara masing-masing.

Ia menjelaskan Bali Democracy Forum tidak bersifat eksklusif antarnegara demokratis, tetapi lebih merupakan forum inklusif bagi negara-negara di kawasan untuk berbagi pengalaman dan pelatihan terbaik dalam memperkuat demokrasi. "Jadi forum ini dapat menambah wawasan negara peserta serta dapat saling melengkapi informasi tentang bagaimana sebaiknya demokrasi bisa berjalan dengan baik di negara masing-masing di kawasan Asia," ujarnya.

Ia menambahkan agenda utama forum ini adalah semua yang ikut berhubungan dengan demokrasi. "Namun, kami tidak akan membuat organisasi baru, hanya sebatas workshop dan diskusi. Hasilnya juga tidak akan kami wujudkan dalam bentuk piagam, tapi cukup untuk pembelajaran di negara masing-masing," jelasnya.

Khusus di Indonesia, kata Andri, Deplu bekerja sama dengan Universitas Udayana, Bali, dan akan membentuk Institute for Peace and Democracy (IPD) guna mendukung hasil forum ini. IPD itu nantinya juga diresmikan Presiden pada acara pembukaan forum. n U-1